Artikel

Pergolakan NU & POLITIK IDENTITAS

0

Oleh : M. Hamdan Suhaemi

Sejak NU kembali ke khittah 1926 hasil keputusan Muktamar Situbondo tahun 1984 silam, NU menjadi “ isu nasional “. Seperti gelombang besar yang keluar dari balik ombak samudera. NU disamping sebagai organisasi kemasyarakatan ( Jami’iyyah ) wadahnya umat Islam yang bermadzhab Ahlu Sunnah Wal Jamaah, ia juga adalah pesantren besar yang menampung umat dan mengajarkan pemahamaan ajaran Islam dan ilmu-ilmu keislaman. Misi utama NU untuk selanjutnya adalah mewujudkan himayatu al-din ( menjaga keberlangsungan agama Islam ) dan melakukan upaya yang konsisten terhadap himayatu al-daulah ( menjaga keutuhan NKRI ).

Gelombang besar itu ternyata di kemudian hari memancing sikap hegemonik dari penguasa Orde Baru untuk bisa mengendalikannya. Namun sesuai karakter dan kulturnya orang-orang NU yang pluralis dan populis dengan kecenderungan “ guyub “ dan berprinsip ijtimaiyah ( bermasyarakat ), itu jika dilihat di tingkat akar rumput. Tapi terlihat beda ketika para nahkoda NU konstelasinya dengan poros kekuasaan seperti bermain “ dimana tempat “ meskipun kita dapati nahkoda utamanya yakni KH. Abdurrahman Wahid ( Gus Dur ) menjadi warna lain yang kita lihat, sosok yang enigmatik dan inklusif. Inklusifitas Gus Dur selaku Ketum PBNU yang dialiri pemikiran yang universal telah membawa NU ke kancah yang semestinya dengan ditandai pengakuan Sri Paus Johanes Paulus II ( pemimpin Umat Katolik Dunia ) atas NU sebagai representasi Umat Islam Indonesia.

Era 90-an, NU semakin lebih dari sekedar partai politik, perannya menonjol sebagai elemen penting dari civil society yang merupakan pondasi kokohnya demokrasi. Wibawa dan kehormatan NU begitu berkelas ketika drama politik di tahun 1994 saat Muktamar NU di Cipasung Singaparna Tasikmalaya menjadi catatan sejarah tersendiri begitu NU sulit dikendalikan oleh instrumen negara bahkan oleh top leader-nya sekalipun. Itu yang kita maksud NU lebih berkelas ketika NU tidak sebagai partai politik. Berkah kembali ke khittoh ternyata terus dirasakan oleh NU dengan semakin besarnya pengaruh sehingga mendorong terjadinya suksesi kepemimpinan nasional, NU berkontribusi besar terhadap lajunya reformasi di tahun 1998.

Kini dengan semangat khittoh tahun 1926, NU sedang melangkah ke arah ihyau’ al-ruhi al-diniiyyati fi al-‘alam al-siyasiyati al-indunisiyyi ( menghidupkan ruh keagamaan dalam dunia politik Indonesia ) tanpa direcoki identitas keagaman. Kemudian NU terus berupaya dengan gigih mewujudkan i’adatu qiyadati al-ulama fi al-’alami al-siyasi al-indonesiyyi ( mengembalikan kepemimpinan ulama dalam dunia politik Indonesia ) , ini dimaksud untuk mewujudkan cita-cita himayatu al-daulah sebagai misi utama NU berperan dalam kancah kebangsaan dan kenegaraan. Selain itu NU konsisten melanjutkan tradisi ishlah al-ijtimaiyyah ( perdamaian umat ) dengan terus menyampaian pencerahan-penecrahan pada umat Islam khusus warga Nahdliyyin serta mewujudkan kedamaian antar umat beragama.

Terkait dengan perkembangan politik Nasional jelang Pemilu 2019 ( Pileg dan Pilpres secara langsung ), NU dengan tetap dalam track-nya sebagai Ormas Keagamaan tidak ditarik oleh kepentingan poltik praksis juga tidak tertarik dalam pergolakan politik dengan tetap memposisikan netral. Sikap itu jelas menjadi yang independen di antara partai-partai politik lainnya. Meskipun demikian semnagat himayatu al-daulah tidak serta merta menjadi kendor hanya karena NU di luar pagar kekuasaan, dan NU tentu tidak kaku dalam bersiasat. Warna politik kalangan kiai-kiai NU selalu mendasarkan pada al-musyarokah bi al-mujawir ( bercampur namun terpisah ) dan tidak bersiasat dengan prinsip al-musyarokah bi al-mukholith ( bercampur atau bekerja sama dengan membaur ). Siasat seperti itu ( al-musyarokah bi al-mujawir ) juga pernah diterapkan oleh KH.Wahab Chasbuloh ketika masuk dalam barisan NASAKOM ( Nasionalis Agamis Komunis ), 3 ideologi yang disatukan oleh Bung Karno di era kepemimpinanya tahun 1962. Pilihan politik NU dibawah kepemimpinan Kiai Wahab memang beresiko, banyak umpatan, hinaan, fitnahan tertuju pada NU sebagai partai politik dan terhadap kiai-kiai NU yang dicap sebagai antek Komunis ( PKI ). Tapi bukan Kiai Wahab namanya jika di kemudian hari kelompok umat Islam lainya yang telah mengecam itu justeru berbalik mendukung Kiai Wahab ketika PKI dijadikan musuh bersama umat Islam dan musuh utama negara.

Pergolakan jelang Pemilu 2019 atau lazim dikenal tahun politik nampak NU mengambil peran yang siginifikan dengan menghadirikan ulama di elit negara sebagai implementasi i’adatu qiyadati al-ulama. Satu sikap yang sarat konsekuensi terjadinya benturan dengan kelompok umat Islam lainnya, karena NU tengah memainkan peran sebagai bagian utama negara ( pilar NKRI ), saat mana beberapa kelompok Islam lainnya tengah gencar menyuarakan politik identitas ( kentalnya simbol agama ).

Politik kebangsaan yang disodorkan oleh NU sebenarnya untuk menghindari agama sebagai alat politik tapi bagaimana agar agama selalu menjadi prinsip bernegara dan berpolitik. Ini banyak yang belum dimengerti sehingga kemudian NU kini menjadi “ object opinion “ yang disudutkan, dihina, dan dicaci. Padahal sejatinya mengganggu NU sama halnya mengganggu keutuhan NKRI sebab pilar utama NKRI saat ini adalah Nahdlotul Ulama ( NU ).

Editor : redaksi Ais Banten

Ais Banten

SPIRIT SAHABAT DAYAT DKK

Previous article

SYECH NAWAWI MANDAYA “Muallif Murod Kitab Awwamil”

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

More in Artikel

Tentang Non-Muslim Bukan Kafir

Hasil Bahtsul Masâil Maudlū’iyah dalam Munas dan Konbes NU 2019 di Banjar Patroman, Jawa Barat, memicu polemik. Dari sekian isu penting, yang paling ...

NASIHAT UNTUK NUR SUGIK (“GUS” NUR)

Terus terang saya tidak kenal dan belum sekalipun bertemu langsung dengan orang yang bernama Nur Sugik, atau Gus Nur. Saya hanya mendengar namanya ...